Soeyadi’s News

Peruntungan Pilgub 2010
Oleh: Suyadi, SPd., MA
“Luberjurdil” singkatan dari “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” merupakan asas pemilihan umum yang sejak reformasi telah digulirkan dibumi pertiwi ini. Arus reformasi yang berhasil mendobrak tirani kemapanan yang disalahartikan oleh penguasa saat itu menjadi ujung tombak bagi terlaksananya demokratisasi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini.
Kemapanan yang membungkam hak-hak individu setiap warga atau yang lebih dikenal hak asasi manusia dalam segala bentuk dasarnya. Pembungkaman yang saat ini bukan jamannya lagi untuk diteruskan. Pembungkaman itu telah sirna seiring dengan arus reformasi yang terus mengalir bagai air bah. Namun, reformasi yang awalnya bagai air bah itu, kini mulai berkurang kekuatan arusnya seiring dengan bergemerincingnya reformasi yang beraroma uang. Penyalahartian makna “reformasi” terjadi saat ini. Sama halnya dengan penyalahartian “kemapanan” pada era orde baru dulu. Demokratisasi itu bergeser maknanya menjadi “democracy has a price”, demokrasi itu pasti ada harganya.
Lantas apa hubungannya antara dua buah penyalahartian/kesalahpahaman tersebut di atas dengan Pilgub Provinsi Jambi tahun 2010?
Sejak Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya oleh Sukarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia, kita selalu bangga mengklaim bahwa kita adalah negeri yang demokratis. Meskipun selalu ada kesalahpahaman dalam mengartikannya dari generasi ke generasi. Berkat kesalahpahaman atau kesalahartian itulah yang selalu menyebabkan negeri tercinta ini dirundung duka kemiskinan yang tak terentaskan. Kesalahpahaman yang cenderung berulang yang hanya beda-beda tipis dengan kesalahan para pendahulunya. Setiap kesalahan itu selalu dikoreksi dengan cara merubah sistem yang bersifat artificial belaka. Tidak/belum menyentuh kepada makna proses demokrasi yang hakiki hingga menyentuh kerelung hati setiap individu warga bangsanya.
Dalam sistim pemilu yang dulunya hanya “luber” lalu berubah menjadi “luberjurdil” merupakan bentuk perbaikan yang dilakukan oleh anak bangsa. Sayangnya, menurut penulis perubahan itu hanya bersifat artificial, yang penting ada perubahan. Perubahan yang lebih cenderung procedural tidak akan memberikan makna hakiki dengan demokratisasi di negeri ini. Beberapa hasil pemilu sejak jaman orde baru hingga orde reformasi ini masih menyisahkan cacat, demokrasi yang bopengan. Demokrasi dan atau reformasi masih dipahami dengan uang. Memang ironis.
Politik uang pada setiap hajatan pemilu menjadikan demokrasi kita bopeng-bopeng. Pada tataran masyarakat awam demokrasi selalu dimaknai dengan pesta penghamburan uang oleh para kontestan peserta pemilu itu sendiri. Masyarakat awam dengan semangat yang meluap-luap siap menyongsong kedatangannya, baik pemilu legislative, presiden, ataupun pilkada. Terbayang sebaran “money politic” dimata mereka. Sebab kesalahartian para politikus terdahulu dalam memaknai demokrasi dengan uang sudah terlanjur diajarkan dan tertanam dihati masyarakat: tidak ada suara tanpa fulus. “Everybody has price” istilah yang lebih popular dikalangan para koruptor, kalangan mereka yang suka jual-beli jasa dalam segala hal.
Pilgub 2010
Menarik menyimak tulisan Drs.H.Navarin Karim, M.Si pada harian Jambi Ekspres tanggal 30 Desember 2009 yang menyatakan bahwa saksi mempunyai peran strategis dalam setiap tahapan pemilihan yang dimulai dari TPS hingga akhir penghitungan. Terlebih lagi yang menyatakan bahwa setiap saksi itu tidak bisa melakukan tugasnya tanpa ada insentif atau uang. Diyakini tidak ada yang gratis di negeri ini terlebih lagi untuk urusan politis. “No free lunch” untuk kalangan pebisnis.
Saat ini pemilihan umum baik pilkada maupun pileg telah menjadi ajang bisnis. Sama halnya seperti praktek-praktek biro jasa yang ditawarkan oleh para peserta pemilu dan masyarakat yang menjadi kliennya, yang siap menerima layanan jasa setelah mereka mendapat posisi, meskipun jasa itu tidak bisa diharapkan penuh dilayani setelah mereka terpilih.
Para calon gubernur maupun calon wakil gubernur adalah orang-orang yang siap melayani masyarakat seandainya mereka terpilih kelak. Meskipun kelak apabila mereka terpilih jasa yang dijanjikan itu tidak terlaksana, masyarakat tidak akan secara sungguh-sungguh menuntut layanan tersebut. Ini disebabkan ada semacam kesepakatan meskipun tidak tertulis di atas kertas: ada uang/barang ada suara. Untuk memantapkan kesepakatan itu sangat ditentukan oleh kerja keras para tim sukses di lapangan. Tim sukses ini adalah para prajurit dari para sang calon yang siap tempur hingga ke pelosok desa atau dusun sekalipun. Merekalah yang siap melontarkan setiap peluru dalam medan tempur pemilihan yang keakuratannya bisa diandalkan.
Kecermatan para tim sukses ini tidak bisa dihalangi oleh tim pemantau baik asing atau pun local, saksi bahkan Panwas sekalipun. Para pengawas pemilu tidak mempunyai kekuatan yang bisa diandalkan untuk menindaklanjuti setiap temuan pelanggaran di lapangan, sebab mereka hanya diberikan limit hingga batas tiga hari pelaporan sejak pertama kali kecurangan itu dilakukan. Waktu yang sangat minim untuk sebuah tindakan kecurangan pada pemilu. Namun yang demikian itu tertera didalam peraturan pemilu maupun pilkada.
Sangat diyakini pada pemilihan gubernur Provinsi Jambi kelak akan diwarnai dengan politik uang.
Peruntungan
Pemilihan gubernur Jambi tahun 2010 ini akan menjadi peruntungan baik bagi masyarakat maupun para calon itu sendiri. Sebenarnya peruntungan bagi para calon gubernur dan wakil gubernur sudah bisa dilihat dengan cara membaca jalan pikiran rakyat. Apakah kelak mereka bisa terpilih atau tidak? Tergantung dari peruntungan para calon itu sendiri dalam menyikapi watak masyarakat awam yang materialistis. Para calon yang realistis saja yang mampu memenangi pertarungan ini. Idealisme tidak bisa diandalkan dalam perhelatan ini.
Kekuatan partai pendukung hanya menjadi kepanjangan penyebaran amunisi setiap kandidat, meskipun demikian keakuratannya mendekati 60%. Tidak mutlak.
Para calon yang realistis akan menanggapi keinginan masyarakat dengan “materi” yang telah mereka persiapkan. Sementara para calon yang idealis akan menanggapi keinginan masyarakat itu dengan idealism of nihilism. Meskipun tetap meraih dukungan namun tidak mencukupi untuk menjadi pemenang dalam kontes pemilihan ini. “Democracy is all about money” kata mereka. Itulah sebuah harga dari suatu jabatan politis dinegeri yang masih gagap berdemokrasi seperti saat ini. Kegagapan yang menjadi kesalahan sejak lahirnya demokratisasi di negeri ini. “Mungkin” suatu saat nanti negeri ini akan menemukan jati diri demokrasi yang sejati bukannya demokrasi peruntungan yang datangnya seperti musim yang datang teratur setiap tahunnya tanpa mengubah pikiran dan hati setiap individu di dalamnya.

Suyadi, SPd., MA
Dosen Tetap ABA NH Jambi